Rekening Saweran Pilpres Jokowi-JK 27 Miliar

Calon presiden koalisi PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB,  Hanura dan PKPI Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah membuka rekening untuk menampung sumbangan dari para relawan dan simpatisan. Mereka membuka rekening sejak akhir Mei 2014. Tidak hanya satu, melainkan tiga sekaligus, yaitu di BRI, Bank Mandiri, dan BCA. Mengapa tiga dan mengapa memilih yang itu?

BRI dipilih karena jangkauannya yang luas, ada di tiap kecamatan. Di tempat saya saja ada dua cabang unit BRI. Bank milik negara ini juga sudah online. Jadi ga harus datang ke kantor BRInya, anda bisa transfer lewat SMS banking atau ATM BRI. Itu juga berlaku untuk BCA dan Mandiri, dua bank swasta terbesar di Indonesia.

Lalu berapa angka yang sudah terkumpul? Dari twit Alex Ferry Widjaja,salah seorang tim hukumnya di akunnya @AlxJerry , total penerimaan tiga rekening sumbangan kampanye Jokowi tersebut mencapai lebih dari 27 miliar rupiah, per 5 Juni 2014. Jumlah persisnya adalah Rp 27.352.683.486,00. Penerimaan terbesari dari Bank BCA sebesar Rp 19.832.877.331,00; disusul dari Bank Mandiri sebesar  Rp 4.415.814.074,oo ; dan terakhir dari Bank BRI sebesar Rp .103.982.081,00. Alex Jerry ngetwit soal itu pada hari Jumat 6 Juni 2014 sekitar pukul 9.00 WIB pagi.

rekening jokowi 27 miliar
rekening jokowi 27 miliar

Jumlah 27 miliar tentu besar kalau dimiliki sendiri, tetapi sangat kecil untuk ukuran dana kampanye pemilihan presiden. DI pilkada gubernur DKI Jakarta tahun 2012 aja Jokowi-Ahok menghabiskan dana sektiar 27 miliar rupiah, untuk meraih 53% suara. Di pihak lawan, Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli menghabiskan dana sekitar 60 miliar untuk meraih 47% suara.

Tetapi itu tentu dana yang dilaporkan ke KPU. Banyak yang yakin dana yang sebenarnya habis bisa lebih banyak, mungkin 5x lebih banyak dari dana resmi. Dana itu seperti transportasi, uang saku, mencetak alat peraga kampanye, dll. Yang resmi biasanya dan paling besar untuk membayar saksi. Bahkan Hashim, salah seorang tokoh Gerindra mengakui ia menyumbang 52 miliar ke pasangan kotak-kotak. Jokowi dan Ahok sepakat membantah itu untuk kampanye mereka. Lebih tepatnya untuk kampanye Prabowo di banyak televisi.

Penggalangan dana kampanye bukan hal yang dilarang. Meski statusnya masih  Gubernur non aktif (cuti), KPK sudah menyatakan sumbangan pilpres tidak termasuk dalam gratifikasi, karena pilpres adalah lex specialis dan diatur dengan undang-undang no 42 tahun 2008 tntang pemilihan presiden dan wakilpresiden. Direktur Gratifikasi KPK Giri sudah clear menyatakan tersebut.

Lalu seberapa besar sebetulnya yang dibutuhkan Jokowi dan yang akan mampu dikumpulkan lewat saweran? Bila kurang bagauimana nombokinnya? Kalau pilgub Jakarta butuh 27 M dengan 10 juta penduduk, mungkin pilpres butuh 27Mx25=675 M. Ini baru hitungan kasar, dengan mengandaikan semua tempat bisa dijangkau dengan kendaraan darat seperti di ibukota. Faktanya, Jokowi harus pake pesawat untuk kunjungi Papua, Kalimantan, Suiawesi, Aceh, dll. Butuh banyak duit unutk transportasi. Jelas biayanya bisa membengkak berkali lipat. Mungkin 10 kali lipat dari 67 M atau sekitar 6 Triliun. Itu yang real tercatat lho ya, belum yang tidak tercatat.

Pilpres memang mahal. Jauh lebih mahal daripada jaman Orde Baru, ketika hanya seribu orang yang menentukan siapa presiden dan wakil presiden untuk memimpin Indonesia. Tapi pilpres 2014 lebih hemat, karena hanya dua pasangan yang bertarung. Di menit-menit akhir pendaftaran, Partai Golkar dan Partai Demokrat gagal mendapat tiket pilpres gara-gara presidential threshold 20% suara parlemen tidak tercapai. Dengan demikian besar kemungkinan pilkpres 2014 hanya satu putaran saja. Ini pertarunganketat di tiap provinsi, bertarung hingga detik terakhir.

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *