Jokowi Sowan Kanjeng Sultan HB X

Sultan HB X
Sultan HB X

Hari ini Senin 2 Juni 2014 dikabarkan Jokowi dijadwalkan mengunjungi alias sowan kepada Raja Jawa Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jokowi atau Joko Widodo adalah calon presiden dari koalisi PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB dan PKPI. Total perolehan suara riel mereka sekitar 38%. Kalau kursinya sekitar 207.

Apa makna dari kunjungan Jokowi ke HB X? Jelas banyak. Pertama, mengunjungi Raja Jawa, satu-satunya raja yang masih diakui berkuasa di Nusantara secara de facto dan de jure. Kerajaan atau Keraton Yogyakarta, yang merupakan penerus dari Kerajaan Mataram Islam, adalah kerajaan yang masih sah mempunyai kedaulatan, ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Pada hari itu, sang penguasa wilayah Sri Sultan HB IX dengan sukarela menggabungkan diri dengan wilayah Republik Indonesia. Ingat, bergabung, sebab sebenarnya yang dimaksud wilayah RI saat itu adalah bekas jajahan Belanda dan Jepang, sedangkan keraton Yogya masih merdeka dan tidak dijajah. Ini terbukti beberapa tahun kemudian, ketika Belanda melancarkan agresi militer pasca kemerdekaan, para tokoh nasional berlindung ke Yogya dan dibawah perlindungan HB IX. Apalagi kemudian Jenderal Sudirman yang bergerilya di sekitar wilayah Yogya. Oleh karena itulah Yogya memperoleh status istimewa. Gubernurnya adalah sekaligus Rajanya, diangkat melalui penetapan bukan pemilihan, berbeda dengan 34 gubernur lainnya di wilayah Indonesia. Berkunjung ke HB X, bisa dikatakan mengunjungi “luar negeri” yang paling dekat dengan Indonesia.

Kedua, HB adalah penguasa Yogya yang jelas punya posisi strategis dalam politik Indonesia. Ia adalah satu dari empat deklarator Ciganjur, 1998, selain Amien Rais, Abdurrahman Wahid dan Megawati. Ia juga tokoh . Kata-katanya masih diikuti oleh jutaan pengikut dan simpatisannya dari seluruh negeri. Ia bahkan pernah disinggung akan menjadi capres dari Partai Demokrat, walau akhirnya tidak terjadi.

Ketiga, sebagai seorang warga biasa, Jokowi memposisikan diri sebagai hamba, meski sekarang ia berstatus sebagai calon presiden. Ini tidak mengherankan jika melihat sikap Jokowi atas jabatan publik yang ia emban. Sejak ia terjun menjadi walikota dan kemudian gubernur, sikap Jokowi tidak berubah, yaitu bahwa pemimpin adalah “jongos” alias babu alias pelayan, dan dalam hal keraton Yogya adalah abdi dalem. Ia adalah pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Jabatan gubernur atau presiden hanya sementara, setelahnya ia tetap menjadi rakyat. Ia hanya menjalankan amanat konstitusi, yaitu mensejahterakan masyarakat dan membuat mereka pintar. Atau seperti kata Ahok, menjadikan tebal kantong rakyat, pintar otak rakyat dan penuh perut rakyat, serta bebas merdeka sesuai undang-undang.

Jokowi harus sowan kepada Sri Sultan yang sebenarnya, yang jauh lebih tua dan lebih berpengalaman dalam mengelola pemerintahan. Jokowi harus belajar dan mendengar apa kata HB X tentang banyak hal, soal politik dan ekonomi, soal kerakyatan dan kebangsaan, soal tata krama dan budaya,dan soal-soal lainnya. Bila sebelumnya Jokowi dikenal sering blusukan kepada rakyat kecil, saat ini memang dibutuhkan nasihat dari “Rakyat Besar” seperti Sri Sultan. Jokowi sudah mendengar banyak nasihat dari para pemuka agama, baik dari NU atau pun Muhammadiyah, juga tokoh dari berbagai aliran. Saatnya sekarang bersimpuh di kaki Sri Sultan dan mendengar apa petuahnya. Dianggap jongos dan boneka? No problem. Petugas partai? Ga masalah. Memang semua politisi adalah petugas partai, ditugaskan partai untuk bertarung memperebutkan posisi, dan ketika posisi itu berhasil direbut ia bermetamorfosis menjadi petugas atau pelayan masyarakat. Semua orang termasuk partai boleh memberi masukan, tetapi kata putus akhir tetap ada dalam kepala Sang Pemimpin. Akhir kata, selamat mendengarkan kata-kata dan meresapi nasihatnya.

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *